Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, menegaskan bahwa tidak ada agenda maupun niat dari aparat keamanan untuk melakukan pembiaran terhadap aksi massa yang berujung anarkis demi membuka peluang penerapan kondisi darurat militer. Pernyataan ini disampaikan Tandyo saat menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/9), menanggapi isu yang sempat mencuat di ruang publik mengenai keterlibatan TNI dalam skenario tersebut. Menurutnya, spekulasi semacam itu sama sekali tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta keresahan di tengah masyarakat. Tandyo menekankan bahwa tugas utama TNI tetap berlandaskan pada aturan konstitusi, di mana keterlibatan dalam pengamanan aksi demonstrasi hanyalah bersifat membantu kepolisian untuk menjaga ketertiban umum, bukan mengambil alih kewenangan. Ia juga menegaskan bahwa TNI tidak memiliki motif politik dalam penanganan aksi massa, melainkan fokus pada tugas menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya eskalasi kekerasan. Dengan demikian, tuduhan adanya pembiaran atau upaya menciptakan kondisi darurat militer tidak memiliki dasar dan justru merugikan citra institusi pertahanan.
Lebih lanjut, Tandyo menjelaskan bahwa sejak awal, seluruh tanggung jawab penanganan demonstrasi berada di bawah kendali Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kehadiran TNI hanya dimaksudkan sebagai unsur pendukung untuk memastikan situasi tetap kondusif, terutama ketika potensi gangguan keamanan meningkat dan memerlukan sinergi lintas aparat. Ia menambahkan bahwa sinergi TNI-Polri menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional, sehingga tidak boleh diganggu oleh isu-isu menyesatkan yang beredar di publik. Tandyo mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berdasar, karena pemerintah dan aparat keamanan terus berkomitmen menjaga demokrasi, termasuk menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga menekankan pentingnya media menyajikan informasi yang akurat dan proporsional agar tidak memperkeruh situasi. Dengan klarifikasi ini, TNI berharap masyarakat semakin yakin bahwa institusi pertahanan tetap berada pada jalur profesionalisme, netralitas, dan dedikasi penuh untuk menjaga keamanan serta kedaulatan negara tanpa agenda tersembunyi di balik dinamika demonstrasi.
