Polres Badung menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur pornografi dalam penggerebekan sebuah studio di kawasan Pererenan, Badung, yang melibatkan 20 warga negara asing (WNA) dan 14 warga negara Indonesia (WNI). Penggerebekan yang dilakukan aparat gabungan tersebut sempat menarik perhatian publik karena lokasi studio disebut-sebut digunakan untuk aktivitas pembuatan konten yang berpotensi melanggar hukum. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap perangkat produksi, rekaman alat elektronik, serta penjelasan para terlibat, polisi memastikan bahwa tidak ada indikasi aktivitas yang memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Para WNA yang diamankan mengaku bahwa kegiatan mereka hanya sebatas membuat konten hiburan dan materi kreatif untuk kebutuhan media digital. Klarifikasi tersebut diperkuat dengan hasil penyisiran ruangan studio, di mana seluruh perlengkapan yang ditemukan tidak menunjang produksi konten eksplisit sebagaimana dikhawatirkan sebelumnya. Polres Badung menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, meliputi analisis konten digital yang masih tersimpan di perangkat, pengecekan latar belakang para pekerja, serta pemeriksaan saksi-saksi yang berada di lokasi saat penggerebekan berlangsung. Meskipun demikian, aparat tetap menekankan bahwa penyelidikan diperlukan mengingat dinamika industri kreatif berbasis digital sering kali menimbulkan ambiguitas terkait batasan hukum, sehingga verifikasi mendalam menjadi penting guna memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernyataannya, kepolisian juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan secara menyeluruh. Langkah penegakan hukum dilakukan dengan tetap menjunjung asas kehati-hatian agar tidak menimbulkan persepsi keliru yang dapat merugikan pihak tertentu ataupun menciderai proses hukum.
Kendati unsur pornografi tidak terpenuhi, kasus tersebut tetap berlanjut pada aspek lain, yakni pelanggaran keimigrasian yang kini menjadi fokus pendalaman Polres Badung bersama Kantor Imigrasi dan Kejaksaan. Hingga saat ini, empat WNA masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan kemungkinan pelanggaran izin kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Aparat menduga bahwa sebagian WNA mungkin melakukan aktivitas bekerja atau memproduksi konten komersial tanpa izin resmi, sebuah pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif hingga deportasi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan sejumlah indikasi, seperti status visa, catatan perjalanan, serta keterlibatan para WNA dalam aktivitas studio yang berpotensi dikategorikan sebagai kegiatan usaha. Polres Badung menyatakan bahwa meskipun tidak ada temuan pelanggaran UU Pornografi, kewajiban penegakan aturan keimigrasian tetap harus berjalan agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan visa maupun aktivitas bisnis ilegal oleh orang asing di wilayah Bali. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum belakangan ini memang memperketat pengawasan terhadap kegiatan ekonomi wisatawan asing, seiring meningkatnya laporan mengenai pelanggaran izin tinggal, aktivitas bekerja tanpa izin, hingga penyalahgunaan fasilitas digital untuk memproduksi konten komersial. Dengan demikian, penyelidikan terhadap kasus Pererenan tidak berhenti pada aspek dugaan pornografi, tetapi meluas pada evaluasi menyeluruh terhadap ketaatan para WNA terhadap regulasi keimigrasian. Polres Badung menegaskan bahwa pemeriksaan akan terus dilanjutkan secara kolaboratif hingga ditemukan kepastian hukum atas tindakan yang perlu diambil. Pemerintah berharap penanganan kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh warga negara asing agar mematuhi aturan selama berada di Indonesia, termasuk larangan mengganti fungsi visa, menjalankan usaha tanpa izin, atau melakukan aktivitas komersial tanpa persetujuan imigrasi. Melalui pendalaman kasus ini, aparat ingin memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman, tertib, dan berdaya saing tinggi, tanpa adanya penyalahgunaan regulasi yang dapat mengganggu tatanan sosial maupun ekonomi setempat.
