Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) kini diperbolehkan kembali melakukan perjalanan ke luar negeri setelah sebelumnya sempat diberlakukan penundaan. Kebijakan ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki keperluan mendesak, seperti berobat maupun perjalanan dinas resmi, dengan catatan kondisi daerah masing-masing dalam keadaan stabil. Tito menegaskan, keputusan ini diambil seiring dengan membaiknya situasi dalam negeri yang sebelumnya dinilai rawan sehingga perlu dilakukan pembatasan ketat terhadap mobilitas pejabat publik. “Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/9). Dengan demikian, setiap permohonan izin keberangkatan ke luar negeri kini akan dipertimbangkan secara lebih fleksibel, meski tetap melalui prosedur administrasi dan evaluasi keamanan dari Kemendagri.
Tito menekankan bahwa pemberian izin perjalanan luar negeri bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan pribadi atau kedinasan, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab pejabat terhadap stabilitas wilayah yang dipimpinnya. Kepala daerah maupun ASN yang mengajukan izin tetap diwajibkan memastikan roda pemerintahan berjalan normal serta tidak meninggalkan daerah dalam kondisi darurat. Menurut Tito, prinsip kehati-hatian tetap dijaga agar kebijakan ini tidak menimbulkan celah kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, langkah relaksasi izin ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat menegaskan bahwa situasi nasional sudah lebih kondusif, sehingga mobilitas pejabat publik dapat kembali dilakukan secara proporsional. Dengan aturan baru ini, diharapkan para kepala daerah dan ASN dapat menyeimbangkan kebutuhan kedinasan dan pribadi dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga citra pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab di mata publik.
