Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak mempermasalahkan berbagai travel warning atau peringatan perjalanan yang dikeluarkan sejumlah negara pasca-aksi demonstrasi di Denpasar pada Sabtu (30/8). Dalam keterangannya di Denpasar, Rabu (3/9), Koster menyampaikan bahwa situasi di Bali kini sepenuhnya kondusif dengan aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal. Ia menekankan bahwa Pemprov Bali telah mengirimkan surat pernyataan resmi kepada perwakilan negara-negara sahabat untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lapangan. Menurutnya, pemberitahuan tersebut penting agar wisatawan mancanegara tidak terpengaruh isu yang dapat menurunkan minat kunjungan. Koster memastikan bahwa destinasi wisata, mulai dari kawasan pantai hingga desa-desa adat, tetap beroperasi seperti biasa, sementara pelaku pariwisata juga terus memberikan layanan terbaik bagi wisatawan. Hal ini menjadi bagian dari upaya Bali menjaga reputasinya sebagai salah satu destinasi utama dunia yang selalu siap menyambut tamu dengan aman dan nyaman.
Koster menambahkan bahwa masyarakat internasional tidak perlu khawatir karena Bali sudah terbukti tangguh menghadapi berbagai dinamika sosial maupun politik, tanpa mengganggu keberlangsungan pariwisata. Ia mengajak wisatawan domestik maupun mancanegara untuk kembali menikmati keindahan alam, keramahtamahan masyarakat, serta kekayaan budaya Bali tanpa rasa ragu. Dengan suasana yang kondusif, Bali dipastikan aman untuk berwisata sekaligus berinvestasi. Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan bersama dari masyarakat Bali dan pelaku industri pariwisata untuk menjaga citra positif pulau ini di mata dunia. Pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan kementerian terkait untuk memastikan setiap potensi gangguan dapat segera diantisipasi. Dengan pernyataan resmi ini, Koster ingin menegaskan bahwa Bali tetap menjadi destinasi unggulan yang mampu memberikan pengalaman berkelas dunia, sekaligus mengingatkan bahwa travel warning hanyalah bagian dari prosedur standar negara-negara sahabat, bukan gambaran riil situasi di lapangan.
