DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama empat pemerintah daerah dalam kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) resmi menyepakati skema gotong royong pembiayaan operasional untuk menghidupkan kembali layanan bus Trans Metro Dewata hingga akhir tahun 2025.
Kesepakatan ini diumumkan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Jumat (18/4), yang menyebut bahwa total dana sebesar Rp49,7 miliar telah berhasil dihimpun. Dana ini akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai operasional bus Trans Metro Dewata selama delapan bulan ke depan, mulai April hingga Desember 2025.
“Biaya ini kita tanggung bersama, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transportasi publik yang nyaman, aman, dan berkelanjutan,” ujar Koster.
Skema pembiayaan dilakukan secara proporsional, di mana Pemprov Bali mengambil porsi sebesar 30 persen atau setara dengan Rp15 miliar. Sementara sisanya, sebesar 70 persen atau Rp34,7 miliar, ditanggung oleh empat kabupaten/kota yang dilewati rute bus Trans Metro Dewata.
Pemkot Denpasar mengalokasikan Rp14 miliar, Kabupaten Badung menyumbang Rp16 miliar, dan Gianyar mengucurkan Rp4,7 miliar. Khusus untuk Tabanan, meski belum mengalokasikan anggaran langsung, akan tetap mendapat dukungan operasional dari Pemkab Badung, sesuai kesepakatan antar daerah.
Gubernur Koster menegaskan, sinergi ini menjadi langkah solutif dalam mempertahankan keberlangsungan transportasi publik yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran pusat. Dengan dana gotong royong ini, Trans Metro Dewata tak hanya kembali beroperasi, namun juga menghadirkan layanan yang lebih baik dan menjangkau lebih luas.
“Ini bukan sekadar soal transportasi, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” lanjut Koster.
Menurutnya, penggunaan transportasi massal seperti bus Trans Metro Dewata mampu mengurangi kemacetan dan polusi udara, sekaligus mendukung citra Bali sebagai destinasi wisata ramah lingkungan.
Langkah gotong royong ini juga menjadi model kerja sama antar pemerintah daerah yang bisa ditiru di wilayah lain, khususnya dalam mengelola layanan publik berbasis wilayah lintas kabupaten/kota.
Trans Metro Dewata sebelumnya sempat berhenti beroperasi karena habisnya dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan. Dengan adanya dana kolektif ini, sebanyak enam koridor atau rute utama yang melintasi wilayah Sarbagita siap kembali aktif melayani warga dan wisatawan.
Diharapkan dengan berjalannya kembali Trans Metro Dewata, masyarakat semakin terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Selain lebih hemat, solusi ini juga mendukung agenda Bali menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.
